Mantan Wagubri Riau Minta LAMR Jangan Mengadu Domba Wan Abu Bakar : Syahril Belajar Kembali kepada Sejarah

Pekanbaru, -Mantan Wakil Gubernur Riau Drs H Wan Abu Bakar meminta Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Syahril Abubakar jangan berusaha mengadu-domba dan menimbulkan syak wasangka di antara pemangku kebijakan di Provinsi Riau.

Semestinya, dikatakan Wan Abu Bakar, Syahril harus bisa mendinginkan dan berusaha mencarikan jalan terbaik bagi BUMD di negeri ini. Apalagi, jabatannya adalah bagian dari Lembaga Adat Melayu Riau."Syahril harus berpikir secara profesional.

Baca juga: Kisruh Pelantikan Sultan Riau Lingga  Hingga Menyeret Ke Ranah Hukum

Harus diselidiki dulu apa masalahnya, jangan langsung klaim PT BSP tidak mampu. Dia harus kembali belajar sejarah, bagaimana selama hampir 20 tahun PT BSP mengelola Wilayah Kerja CPP. Sudah banyak ilmu dan pengalaman yang didapat dalam mengelola ladang minyak di bumi Melayu ini. Apakah dia tahu, berapa banyak pekerja yang berasal dari PT BSP di BOB PT BSP-Pertamina Hulu. 

Jadi jangan asal bicara jika tidak tahu apa masalahnya, " sebut Wan dalam sebuah wawancara di Pekanbaru.Ditambahkan mantan Ketua DPW PPP Provinsi Riau ini, bahwa untuk mengelola WK CPP, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas tidak asal tunjuk begitu saja dan menyerahkan pengelolaan WK CPP kepada PT BSP.

Baca juga: Tim Yudhistira Kunjungi Padepokan SH Terate Cabang Kabupaten Bekasi

Mendapatkan WK CPP ini perlu perjuangan dari Tim PT BSP, tokoh Riau dan masyarakat Riau. Harapan besar, bagaimana aset dan sumber daya alam daerah harus dikembalikan kepada daerah itu sendiri, supaya PAD ini dapat lebih dimaksimalkan bagi kemajuan negeri ini. Bukan persoalan provinsi atau kabupaten yang mengelolanya. Namun, yang penting dikelola oleh putra-putri daerah ini. Anak jati diri Melayu, " ujar Wan lagi.

Ketika pertama kali WK CPP kembali ke pangkuan bumi Lancangkuning, Wan Abu Bakar mengatakan dirinya juga turut serta menjadi bagian dari pelaku sejarah. Mengingat hamparan terbesar WK CPP ini berada di Siak dan kesigapan Bupati Siak pertama Arwin AS membentuk PT Bumi Siak Pusako makanya WK CPP diserahkan kepada Pemkab Siak.

Baca juga: Polemik Mendera Ketua LAMR, Sahrin : Jangan Bikin Gaduh, Orang Tua Manggil Anak, Bukan Manggil Media

"Meski pengelolaan diserahkan kepada BUMD Kabupaten Siak. Kabupaten lain dan Pemerintah Provinsi Riau juga terlibat dalam pembagian saham. Dan pembagian saham ini, bukan dalam satu kali pertemuan. Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Semuanya akhirnya disepakati dengan baik, " sebut Wan.

Wan Abu Bakar meminta jangan lagi ada dikotomi dan menuding tanpa dasar perusahaan daerah tak mampu menjalankan dan mengelola WK CPP dan kemudian membeo membenarkan apa yang ditudingkan Muhammad Nasir. Mendesak pengelolaan WK CPP ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Baca juga: Pinandita Sanggraha Nusantara Adakan Kursus Hybrid Luluskan 187 Peserta

Ini belum lagi bekerja dibilang tidak mampu. Kontrak pengelolaan WK CPP ini baru akan dijalankan PT BSP tanggal 9 Agustus 2022 sampai 9 Agustus 2042. Nah dalam interval waktu di ataslah bisa dikatakan BUMD ini mampu atau tidak mampu. Ini ibarat seperti bunga, belum lagi mekar sudah dipatahkan pucuknya. Belum lagi, nampak perubahannya sudah dikatakan tidak mampu, " ungkapnya.

Sebagai Lembaga Adat, LAM Riau dikatakan Wan harus mendukung sepenuhnya pengelolaan WK CPP 100 persen oleh PT BSP. Malah mengomentari dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Bahkan, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kemajuan BUMD di negeri ini.“Saya yakin ada kepentingan di balik itu, dan saya juga melihat ini nantinya akan menimbulkan perhatian dari pusat seolah-olah Riau ini tidak bersatu, pemerintah nantinya akan meninjau lagi apa yang telah kita dapat untuk daerah, " katanya lagi.

Baca juga: Sengketa Tanah Jalan Viktoria, LBH LEMBAPHUM Laporkan Batamad Ke DAD Kalteng

Tidak hanya mengkritisi Syahril sebagai pemangku Lembaga Adat Melayu Riau. Wan juga meminta kepada anggota DPR RI Muhammad Nasir untuk tidak mengobok-obok negeri ini demi kepentingan pribadinya."Jangan lah karena kepentingan pribadi, kemudian malah menggunakan wadah kekuasaannya di DPR RI. 

Jangan membangkitkan kemarahan di tanah Melayu. Seenaknya saja mengatakan supaya pengelolaan WK CPP dikembalilan kepada negara. Negeri ini telah terlalu lama terampas Sumber Daya Alamnya, disaat anak jati Melayu menunjukkan kemampuannya mengelola potensi SDA ini malah dibilang tidak mampu. Anda sebagai utusan dari Riau di DPR RI, seharusnya membantu Riau, " kata Wan.

Sebagai orang yang pernah menjabat posisi sentral di negeri ini Wan Abu Bakar mengatakan akan terus memberikan dukungan kepada PT BSP serta Direktur PT BSP Iskandar dan jajaran yang telah menunjukkan keprofesionalannya dalam menjalankan roda perusahaan.

Wan juga meminta Pemegang Saham di PT BSP, untuk bersama-sama menggelar RUPS menyikapi hal ini memberikan bantuan kepada PT BSP. Supaya bisa menyelesaikan dan mencari jalan keluar dari apa yang terjadi saat ini.(Mulyadi).